Dukung Rencana Prabowo, Politikus PKS Sebut Efisiensi Pengadaan Kunci Berantas Korupsi
Politikus PKS Dukung Rencana Prabowo soal Efisiensi Pengadaan
Beritasosial.com – Dukung Rencana Prabowo Politikus PKS Sebut menjadi sorotan setelah Muhammad Kholid, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP PKS, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (16/8/2026) dan langsung memicu diskusi luas mengenai arah tata kelola pengadaan negara serta dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di sektor publik.
Koordinasi Pengadaan yang Masih Terfragmentasi
Dalam keterangannya, Kholid menyoroti persoalan struktural yang selama ini menghambat efisiensi belanja pemerintah. Ia menjelaskan bahwa instansi pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga kerap melakukan pembelian barang sejenis dengan harga yang berbeda-beda. Ketiadaan mekanisme pengendalian terpadu membuat setiap entitas pengadaan berjalan sendiri-sendiri tanpa standar harga maupun prosedur yang seragam.
"Kami mendukung langkah Presiden untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di daerah, pusat, dan kementerian/lembaga. Selama ini mereka membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda karena tidak terkoordinasi, dan itu adalah pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dicegah."
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan celah nyata yang membuka ruang bagi praktik mark-up harga, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta penyalahgunaan kewenangan. Dengan menaikkan status LKPP menjadi badan yang memiliki otoritas penuh, pemerintah berharap seluruh proses pengadaan dapat diawasi secara sentral, transparan, dan berbasis data.
Tata Kelola Transparan sebagai Benteng Anti-Korupsi
Kholid, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menegaskan bahwa efisiensi pengadaan tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola kelembagaan. Menurutnya, proses pengadaan yang dijalankan secara terbuka, terstandarisasi, dan efisien merupakan bentuk paling langsung dari upaya mitigasi korupsi di sektor publik. Sektor pengadaan barang dan jasa selama ini kerap menjadi titik paling rentan bagi penyalahgunaan anggaran negara karena melibatkan nilai transaksi yang sangat besar serta rantai aktor yang panjang.
"Tata kelola pengadaan yang efisien adalah kunci dari mitigasi korupsi itu sendiri. Semakin transparan dan terstandardisasi proses pengadaan, semakin kecil ruang untuk permainan harga dan penyalahgunaan anggaran. Kami mendukung penuh arah kebijakan ini."
Dukungan Kholid terhadap rencana Prabowo ini datang di tengah dinamika kepemimpinan LKPP, setelah Sarah Sadiqa dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala LKPP. Pergantian pimpinan tersebut diharapkan membawa percepatan reformasi digital pengadaan, penguatan audit internal, serta integrasi sistem informasi antar-entitas pemerintah sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri secara real-time.
Dari perspektif legislasi, langkah menaikkan status kelembagaan juga membuka ruang bagi DPR untuk menyusun kerangka hukum yang lebih tegas terkait sanksi terhadap pelanggaran prosedur pengadaan. Dengan demikian, efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, melainkan fondasi akuntabilitas publik yang melindungi hak warga negara atas penggunaan dana pajak secara bertanggung jawab.
FAQ: Hal Penting tentang Efisiensi Pengadaan Pemerintah
Apa tujuan utama menaikkan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah? Tujuan utamanya adalah mengonsolidasikan kewenangan pengawasan pengadaan di seluruh tingkatan pemerintahan sehingga standar harga, prosedur, dan mekanisme audit dapat diterapkan secara seragam. Hal ini diharapkan meminimalkan pemborosan anggaran dan menutup celah korupsi yang selama ini muncul akibat fragmentasi koordinasi.
Bagaimana efisiensi pengadaan berkaitan langsung dengan pemberantasan korupsi? Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor dengan nilai transaksi terbesar dalam belanja negara. Ketika prosesnya tidak transparan dan tidak terstandarisasi, ruang bagi mark-up harga, kolusi, serta penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat lebar. Efisiensi yang dibangun di atas tata kelola terbuka secara langsung memperkecil ruang-ruang tersebut.
Apa peran Fraksi PKS dalam mendorong kebijakan ini? Melalui anggota Komisi XI DPR RI seperti Muhammad Kholid, Fraksi PKS memberikan dukungan legislasi dan pengawasan terhadap rencana penguatan kelembagaan pengadaan. Dukungan tersebut mencakup dorongan agar proses konsolidasi disertai kerangka hukum yang jelas serta mekanisme akuntabilitas publik yang dapat dipantau masyarakat.