Diminta Kembali ke Khittah, PBNU Diminta Tak Cawe-cawe Politik
PBNU Diimbau Fokus pada Agama dan Umat, Bukan Arena Politik
Beritasosial.com – Dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU" pada Selasa (18/8/2026), Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan harapan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melepaskan diri dari keterlibatan langsung dalam dinamika politik nasional.
Kembali ke Khittah: Urus Agama, Urus Umat
Adi menegaskan bahwa posisi ideal NU adalah kembali pada khittah perjuangan, yakni mengurusi persoalan keagamaan dan kesejahteraan umat tanpa mencampuri ranah kekuasaan.
"Saya selalu mengatakan, saya selalu berharap bahwa NU itu memang kembali ke khittah. Enggak ngurus urusan-urusan politik, enggak ngurus urusan-urusan dunia. Ngurus aja umat, ngurus aja agama."
Ekonomi Pemberdayaan, Bukan Sekutu Oligarki
Menurut Adi, apabila PBNU hendak bersuara soal ekonomi, arah pembicaraan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Ia mengingatkan bahwa secara historis, khittah perjuangan politik NU selalu berpihak pada duafa dan mustadh'afin, bukan pada oligarki maupun pemilik modal besar.
"Kan itu yang kemudian membuat NU relatively agak sedikit diterima oleh begitu banyak kalangan masyarakat, dan kita pun juga tahu NU secara khittah perjuangan politiknya itu bersama dengan duafa dan mustadh'afin, bukan dengan oligarki dan para pemilik modal. Belum ada sejarahnya."
Jika Ingin Berpolitik, Jadi Partai Saja
Adi menambahkan bahwa apabila NU memang memilih untuk aktif dalam ranah politik, langkah paling rasional adalah mendirikan partai politik tersendiri. Dengan demikian, orientasi kekuasaan menjadi terang-terangan dan tidak lagi bercampur dengan identitas keumatan.
"Makanya, saya selalu mengatakan kalau NU memang agak sedikit cawe-cawe, genit-genit dengan urusan-urusan di luar keagamaan, di luar sosial, di luar keumatan, misalnya soal politik, ya sudah, NU jadi partai politik saja."
Dengan skenario tersebut, setiap posisi politik—mulai dari presiden, gubernur, wali kota, kepala daerah, anggota dewan, hingga komisaris—menjadi jelas dan terbuka. Ia juga menilai bahwa dalam kerangka partai, praktik politik transaksional tidak lagi menjadi persoalan.
"Bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, kepala daerah, anggota dewan, bisa jadi komisaris, dan seterusnya. Jelas dan clear. Jadi hal-hal yang sifatnya transaksional sekali pun itu enggak ada persoalan."
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Diminta Kembali ke Khittah PBNU Diminta?Diminta Kembali ke Khittah PBNU Diminta is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Diminta Kembali ke Khittah PBNU Diminta matter?Diminta Kembali ke Khittah PBNU Diminta matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.