Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition, Bukti Komitmen Pemberdayaan Perempuan
Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition untuk Pemberdayaan Perempuan
Beritasosial.com – Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition sebagai pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperluas pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif. Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam ajang Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth ditujukan bagi kepala daerah laki-laki yang dinilai menghadirkan kebijakan berdampak bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan. Apresiasi ini menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan perlindungan sosial.
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang mewakili Gubernur H Muhidin. Menurutnya, berbagai agenda prioritas pemerintah daerah memberi perhatian pada kebutuhan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Banyak program prioritas dari Gubernur H Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” kata Muhamad Muslim.
Pembangunan Inklusif bagi Perempuan di Kalimantan Selatan
Gubernur Kalsel Raih The Sraya menjadi penanda bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari arah pembangunan daerah. Perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan anak, jaminan sosial, dan kesempatan berusaha dapat membantu memperkuat kualitas hidup keluarga serta masyarakat.
Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif juga membuka peluang bagi UMKM di Kalimantan Selatan. Banyak perempuan terlibat dalam usaha kuliner, kerajinan, perdagangan, produksi rumahan, hingga layanan berbasis komunitas. Dukungan terhadap sektor tersebut dapat memperluas sumber penghasilan dan peran perempuan dalam ekonomi lokal.
Akses layanan dasar tetap menjadi unsur penting agar kesempatan dapat dirasakan secara lebih merata. Pendidikan yang lebih mudah dijangkau, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial memberi ruang bagi perempuan dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pendidikan Kesetaraan dan Akses untuk Wilayah Pelosok
Salah satu program yang didorong ialah Paket A, B, dan C. Pendidikan kesetaraan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan atau menuntaskan pendidikan, termasuk perempuan yang berada di kawasan pelosok dan tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler.
Ketersediaan jalur pendidikan alternatif membantu warga memperoleh pilihan sesuai kondisi masing-masing. Pendidikan yang lebih terbuka dapat mendukung peningkatan kemampuan, kepercayaan diri, serta peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Konektivitas untuk Mendukung UMKM Kepulauan
Pembangunan infrastruktur turut berperan dalam memperluas kesempatan ekonomi. Proyek Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat hubungan antarkawasan dan membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat menuju pasar serta kegiatan ekonomi lainnya.
Bagi pelaku UMKM di wilayah kepulauan, konektivitas yang semakin baik berpotensi memudahkan mobilitas barang dan masyarakat. Akses pasar yang lebih luas dapat memberi peluang bagi produk lokal untuk berkembang dan menjangkau konsumen lebih banyak.
Gubernur Kalsel Raih The Sraya juga menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan tidak selalu hadir dalam program yang memakai satu label khusus. Pendidikan kesetaraan, kesehatan, jaminan sosial, penguatan UMKM, dan pembangunan konektivitas dapat saling mendukung untuk menciptakan daerah yang lebih inklusif.
Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain memperkuat peluang ekonomi dan layanan dasar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberi perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak, baik di ruang fisik maupun digital. Tantangan kekerasan dan kejahatan siber memerlukan kerja sama lintas lembaga agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih kuat.
Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, serta 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman. Kesepakatan itu diarahkan untuk membentuk forum bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak.
FAQ tentang The Sraya Recognition di Kalimantan Selatan
Apa makna penghargaan The Sraya Recognition bagi Kalsel? Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen pembangunan yang memberi perhatian pada pemberdayaan perempuan, kelompok rentan, akses layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Program apa yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan? Program yang disorot mencakup penguatan pendidikan, kesehatan, UMKM, jaminan sosial, serta Program Paket A, B, dan C untuk pendidikan kesetaraan.
Mengapa infrastruktur penting bagi pelaku UMKM perempuan? Konektivitas yang lebih baik dapat membantu pelaku usaha menjangkau pasar, memperlancar mobilitas, dan memperluas peluang pengembangan produk lokal.