Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada-Kota Tua, Dishub DKI Pastikan Gandeng Para Pakar
DKI Dalami Evaluasi Ganjil Genap di Koridor Gajah Mada hingga Kota Tua
Beritasosial.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperdalam evaluasi penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap, terutama pada jalur yang menghubungkan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Gunung Sahari, sampai kawasan Kota Tua. Langkah ini ditempuh setelah muncul keberatan dari sejumlah pelaku usaha yang menilai kebijakan tersebut memengaruhi aktivitas di koridor tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa pembahasan belum berhenti pada penilaian internal. Pemerintah daerah berencana mengajak para pakar dan akademisi agar kajian yang dihasilkan lebih menyeluruh sebelum keputusan berikutnya diambil.
“Ya, kita lagi kaji ini, nanti kalau sudah, kami informasikan dan kita akan memanggil para pakar juga ya, para akademisi untuk lebih intens mengkaji tentang itu,” ujar Budi di kawasan Bundaran HI, Minggu (11/10/2026).
Keluhan Pelaku Usaha Menjadi Perhatian
Koridor Gajah Mada dan Hayam Wuruk dikenal sebagai salah satu jalur penting di Jakarta, dengan aktivitas perdagangan, jasa, wisata, dan pergerakan masyarakat yang tinggi. Konektivitas menuju Kota Tua serta arah Gunung Sahari juga membuat kebijakan lalu lintas di kawasan ini memiliki dampak yang dirasakan oleh banyak pengguna jalan.
Karena itu, evaluasi tidak hanya diarahkan pada satu atau dua titik. Budi menjelaskan bahwa penerapan ganjil genap di seluruh 25 ruas jalan akan turut diperiksa. Beberapa akses menuju Hayam Wuruk, Kota Tua, dan Gunung Sahari menjadi bagian yang mendapat perhatian akibat masukan dari pelaku usaha.
“Ya, kan ada 25 ruas jalan ya, dan beberapa yang seperti yang menuju Hayam Wuruk, ke Kota, itu yang dipermasalahkan oleh beberapa pelaku usaha dan juga yang menuju ke Gunung Sahari, nah itu juga beberapa yang dikeluhkan juga oleh pelaku usaha. Nah ini nanti akan kita kaji,” kata Budi.
Peninjauan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara pengaturan kendaraan pribadi, kelancaran lalu lintas, akses pelanggan, serta mobilitas pekerja dan pengunjung. Pemerintah belum menyampaikan perubahan kebijakan, sehingga aturan yang berlaku tetap menjadi acuan hingga hasil kajian diumumkan.
Keputusan Akan Menunggu Hasil Kajian
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menegaskan bahwa kajian ganjil genap akan segera dilakukan. Perhatian utamanya mencakup lintasan dari Gajah Mada dan Hayam Wuruk hingga Kota Tua, yang disebut telah merasakan dampak kebijakan dalam waktu cukup panjang.
“Untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan, di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua, itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama,” kata Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).
Hasil penelaahan tersebut akan dipakai Pemprov DKI sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan selanjutnya. Artinya, keberlanjutan ganjil genap pada ruas-ruas yang sedang dibahas belum diputuskan. Pemerintah akan menimbang temuan kajian sebelum menentukan apakah pengaturan itu tetap diperlukan, disesuaikan, atau dievaluasi lebih lanjut.
Evaluasi kebijakan lalu lintas menjadi penting karena pembatasan kendaraan tidak berdiri sendiri. Dampaknya dapat terkait dengan perubahan pola perjalanan, akses menuju kawasan komersial, kebutuhan angkutan umum, serta kondisi pekerjaan infrastruktur di sekitar jalur yang terdampak.
Proyek MRT Menjadi Salah Satu Pertimbangan
Pramono juga menempatkan perkembangan proyek MRT Jakarta sebagai salah satu faktor dalam pembahasan. Pekerjaan konstruksi di permukaan diharapkan dapat selesai pada 2027. Setelah pekerjaan itu tuntas, pemerintah akan kembali melihat kebutuhan penerapan ganjil genap.
“Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan,” ucapnya.
Keberadaan proyek konstruksi dapat memengaruhi kapasitas jalan dan arus kendaraan di sekitarnya. Karena itu, evaluasi yang dilakukan saat pembangunan masih berlangsung berpotensi berbeda dengan penilaian setelah pekerjaan permukaan selesai. Pemerintah perlu melihat apakah kondisi jaringan jalan, akses kawasan, dan pola mobilitas masyarakat berubah ketika proyek memasuki tahap berikutnya.
“Sehingga dengan demikian, apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau tidak, segera saya putuskan,” kata Pramono.
Bagi pengendara, pelaku usaha, dan warga yang rutin beraktivitas di kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Gunung Sahari, maupun Kota Tua, proses ini menjadi penanda bahwa aturan lalu lintas di wilayah tersebut sedang ditinjau. Namun, hingga keputusan resmi keluar, pengguna jalan tetap perlu mengikuti ketentuan ganjil genap yang berlaku serta memperhatikan informasi terbaru dari pemerintah daerah.
Pelibatan ahli dan akademisi diharapkan membantu Pemprov DKI memperoleh pertimbangan yang lebih kuat, termasuk dalam menilai dampak kebijakan terhadap kelancaran perjalanan dan aktivitas ekonomi kawasan. Keputusan akhir nantinya akan menentukan apakah pembatasan kendaraan di ruas-ruas tersebut masih relevan seiring perkembangan proyek MRT dan kebutuhan mobilitas Jakarta.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada?Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada matter?Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.