Key Issue: Desak Beri Kompensasi Akibat Mati Listrik Bergilir, DPR: Jangan Tiap Masalah Rakyat Diminta Sabar
Key Issue: DPR Terus Tuntut Kompensasi untuk Mati Listrik Bergilir di Jawa
Key Issue – Krisis listrik bergilir yang terus menghantui sejumlah wilayah di Jawa telah memicu reaksi tajam dari anggota DPR RI Komisi VI, Mufti Anam. Ia menganggap situasi ini sebagai “Key Issue” yang mendesak pemerintah dan PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian. “Masyarakat diharuskan bersabar, tapi krisis listrik yang berulang ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa,” tegas Mufti, Rabu (24/6/2026), dalam wawancara terkini. Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, menurutnya, memberikan dampak serius, termasuk gangguan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Imbas Pemadaman Listrik pada Masyarakat
Mati listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah, khususnya Jawa, telah memperparah situasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mufti menjelaskan bahwa bisnis makanan beku, konveksi, serta warung makan mengalami kerugian signifikan akibat gangguan listrik yang tidak terduga. “Pemadaman ini bukan hanya mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi juga merusak perangkat elektronik dan menghentikan operasional bisnis,” ujarnya. Ia menekankan bahwa rakyat berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari PLN, terutama karena kesabaran mereka mulai habis setelah menghadapi masalah serupa tanpa penjelasan yang memadai.
Di sisi lain, Mufti mengkritik kebijakan PLN yang dinilai tidak konsisten dalam menyampaikan penyebab pemadaman listrik. “Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan, lalu alasan berubah menjadi gangguan pembangkit. Kini setelah didesak, mereka akui masalah pasokan batu bara,” kata Mufti dalam pernyataannya. Ini menunjukkan bahwa “Key Issue” utama adalah ketidakjelasan dan ketidaktanggungjawaban PLN terhadap penyebab krisis listrik yang terus berlanjut. Masyarakat, kata dia, membutuhkan informasi yang jujur dan transparan untuk mengambil keputusan terkait penggunaan listrik.
Kelebihan Tarif Listrik dan Dampak Sosial
Mati listrik bergilir juga memicu kecemasan terhadap kenaikan tarif listrik, yang menurut Mufti bisa memperparah beban rakyat. Ia menyoroti ancaman keselamatan yang terjadi akibat pemadaman listrik berulang, seperti kebakaran yang menghancurkan tiga rumah di dapilnya. “Ini ironi, karena Indonesia adalah produsen batu bara terbesar di dunia, tetapi krisis listrik terus terjadi karena pasokan batu bara yang tidak mencukupi,” ungkap politisi PDIP ini. Mufti meminta pemerintah menindak tegas para pengusaha yang memprioritaskan ekspor batu bara daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi “Key Issue” ini.
Dalam upaya mencari solusi, Mufti menekankan pentingnya kompensasi yang adil kepada pelanggan listrik. “PLN dan pemerintah harus berpikir ulang, karena kesabaran rakyat tidak bisa terus dicabut,” katanya. Ia mengusulkan bahwa masyarakat yang mengalami gangguan listrik berhak mendapatkan potongan tagihan atau ganti rugi, bukan hanya belas kasihan. “Masyarakat layak diberi kepastian, karena mereka adalah konsumen utama listrik, bukan sekadar objek kebijakan,” tambah Mufti. Isu ini, menurutnya, harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi tantangan energi nasional.
Krisis listrik bergilir juga memicu keluhan dari masyarakat terhadap keseriusan PLN dalam menjaga ketersediaan pasokan. Menurut Mufti, kelebihan pasokan batu bara justru menjadi faktor utama yang mengakibatkan pemadaman, bukan hanya perawatan jaringan atau faktor teknis lainnya. “PLN perlu memberikan data transparan tentang stok batu bara, agar masyarakat bisa memahami sejauh mana masalah tersebut akan berlangsung,” jelasnya. Dengan memperjelas penyebab dan solusi, “Key Issue” ini bisa diatasi lebih efektif, serta kepercayaan publik pada PLN dapat terjaga.
Di samping itu, Mufti menyoroti bahwa krisis listrik yang terjadi menunjukkan kelemahan sistem energi nasional. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur dan cadangan bahan bakar harus menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem atau permintaan listrik yang meningkat. “Key Issue” ini juga mencakup ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi energi, yang memerlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah. “Rakyat harus menjadi prioritas, bukan sekadar alat untuk mengejar target ekonomi,” pungkasnya. Mufti menegaskan bahwa kompensasi yang diberikan harus menjadi bentuk pengakuan atas tanggung jawab PLN dan pemerintah dalam menyediakan layanan listrik yang stabil.