Special Plan: Garda Prabowo: Penyampaian Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi Kurang Beradab

Special Plan: Garda Prabowo Kritik Penyampaian Pendapat Mahasiswa

Special Plan – Jakarta – Dalam konteks kehidupan demokratis modern, Garda Prabowo mengkritik cara mahasiswa menyampaikan pendapatnya selama aksi demonstrasi. Pemimpin Departemen Hukum dan HAM dari organisasi ini, Amri Piliang, menyoroti bahwa kebebasan berbicara tidak selalu diimbangi dengan sikap beradab, yang menurutnya menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Pernyataan ini muncul dalam acara Rakyat Bersuara yang disiarkan oleh iNews, Selasa (23/6/2026).

Pendekatan Demokrasi Pancasila dalam Penyampaian Pendapat

Amri menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia lebih tepat disebut sebagai Demokrasi Pancasila, yang berbeda dari model demokrasi liberal. Menurutnya, prinsip kebebasan berpendapat harus dijalankan dalam kerangka Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, seperti yang tercantum dalam sila kedua Pancasila. Hal ini menjadi dasar untuk menilai apakah aksi mahasiswa dalam demonstrasi memenuhi standar beradab atau justru memicu kritik terhadap tata cara penyampaian aspirasi.

“Pemuda dan mahasiswa yang terdidik seharusnya menjadi contoh sikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, tapi kita lihat banyak dari mereka yang terkesan memihak kebebasan tanpa memperhatikan adab,” kata Amri.

Kritik ini disampaikan setelah diberitakan bahwa Ketua BEM FH Abdimaludin menerima dana Rp20 juta, yang dikaitkan dengan pernyataan dari UBK (Universitas Brawijaya Konsorsium) mengenai 9 poin kebijakan. Amri menilai bahwa hal ini memicu perubahan pola dalam aksi demonstrasi, di mana mahasiswa cenderung lebih mengedepankan kebebasan berbicara daripada rasa hormat terhadap pendapat orang tua. Ia menekankan bahwa nilai-nilai beradab tidak boleh terabaikan dalam rangka menegakkan kebebasan berpendapat.

Reformasi Pendidikan Karakter untuk Mengembalikan Nilai Pancasila

Menurut Amri, reformasi pendidikan karakter menjadi langkah kritis untuk menyelaraskan kebebasan berpendapat dengan sikap beradab. Ia mengusulkan bahwa pendidikan Moral Pancasila perlu diaktifkan kembali di semua jenjang sekolah, dari SD hingga SMA, agar generasi muda memahami prinsip-prinsip Pancasila secara mendalam. “Special Plan berupaya memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak melupakan nilai-nilai dasar kemanusiaan,” tambahnya.

Dalam konteks Special Plan, Garda Prabowo berharap masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat mengevaluasi kembali cara mereka menyampaikan aspirasi. Amri menilai bahwa aksi demonstrasi yang terencana dan beradab akan memberikan dampak positif pada kehidupan demokratis Indonesia, daripada yang hanya menimbulkan kekacauan. Ia juga menyoroti bahwa kebebasan berbicara harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

“Special Plan ini berupaya mengembalikan ruh Pancasila dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara mengungkapkan pendapat secara bijak,” jelas Amri.

Dalam penyampaian pendapat, Garda Prabowo menekankan pentingnya menghargai proses demokrasi yang sehat. Mereka menilai bahwa banyak mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi kurang memperhatikan penggunaan bahasa yang sopan atau kesesuaian dengan norma sosial. Amri menyebut bahwa ini adalah tugas pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berpendapat, tetapi juga mampu menilai kapan kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan baik.