DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pasca Penurunan Harga Minyak Global

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non – Ketua Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi setelah harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan. Pernyataan ini dikeluarkan dalam rangkaian diskusi terkait dampak kebijakan energi terhadap perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Mufti menekankan pentingnya konsistensi dalam menyesuaikan harga BBM dengan fluktuasi harga minyak global, agar kebijakan tersebut tidak berdampak tidak adil terhadap masyarakat.

Peluang Penyesuaian Harga BBM Usai Kondisi Pasar Minyak Berubah

Dalam wawancara terpisah, Mufti menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM biasanya terjadi ketika harga minyak dunia naik, tetapi saat harga minyak turun, pemerintah sering kali terlambat dalam menyesuaikan kebijakan. “Kita tidak boleh hanya menyesuaikan harga BBM saat harga minyak meningkat. Ketika harga minyak turun, rakyat harus segera merasakan manfaatnya,” tegas Mufti. Ia menilai bahwa kebijakan yang tidak responsif terhadap perubahan harga minyak bisa berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada BBM.

“Masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan kenaikan harga BBM, tetapi ketika harga minyak global turun, pemerintah justru memperlambat respons untuk menyesuaikan harga BBM. Ini bisa membuat rakyat merasa tidak adil,” jelas Mufti, Selasa (16/6/2026).

Komisi VI DPR juga menyoroti peran Pertamina dalam menetapkan harga BBM non-subsidi. Dalam konteks ini, mereka meminta Pertamina dan Kementerian ESDM untuk lebih transparan dalam mengkomunikasikan perubahan harga BBM ke masyarakat. “Pertamina harus memberikan penjelasan jelas tentang alasan penyesuaian harga BBM, terutama saat terjadi penurunan harga minyak global,” imbuh anggota dewan tersebut. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam kebijakan BBM menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Dampak Penurunan Harga Minyak pada Ekonomi Nasional

Penurunan harga minyak global berdampak langsung pada anggaran pemerintah, sektor industri, dan daya beli masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga minyak mentah dunia telah turun hampir 20% dalam dua bulan terakhir, yang memicu rencana penyesuaian harga BBM non-subsidi. Selain itu, kondisi pasar minyak yang stabil bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kebijakan subsidi dan harga jual BBM yang selama ini berlaku.

Mufti mengingatkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi harus diiringi dengan kebijakan subsidi yang lebih efektif. “Jika pemerintah menyesuaikan harga BBM saat harga minyak turun, mungkin perlu mengevaluasi ulang subsidi untuk menjaga keadilan antar sektor,” kata dia. Ia menekankan bahwa BBM non-subsidi harus tetap menjadi alat untuk menekan subsidi yang tidak berkelanjutan, sementara harga jual BBM non-subsidi juga perlu diatur agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Di sisi lain, penurunan harga minyak global membawa angin segar bagi industri transportasi, sektor logistik, dan pertanian. Menteri ESDM terkini mengakui bahwa ada potensi untuk menurunkan harga BBM non-subsidi, tetapi kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional. “Kita harus memastikan bahwa penyesuaian harga BBM tidak merusak pertumbuhan sektor lain yang juga mengalami peningkatan,” ungkap Menteri ESDM dalam rapat dengan DPR beberapa hari lalu.