Special Plan: Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun
Special Plan: Perpindahan Pengguna Pertamax ke Pertalite Berisiko Menguras Dana Subsidi BBM
Special Plan berdampak signifikan pada keberlanjutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tahun depan. Kenaikan harga Pertamax nonsubsidi menjadi Rp16.250 per liter dalam rangkaian kebijakan ini mengundang pertanyaan tentang kemampuan anggaran pemerintah mengakomodasi permintaan BBM bersubsidi. Perbedaan harga yang mencapai Rp6.250 per liter antara Pertamax dan Pertalite, yang tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, dikhawatirkan akan menggeser pola konsumsi masyarakat, terutama di sektor transportasi.
“Dalam Special Plan, pengeluaran subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai Rp203,7 triliun hingga Mei 2026, atau 45,6% dari alokasi anggaran APBN. Ini menunjukkan bahwa ruang fiskal energi sudah terbatas sebelum risiko perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite dihitung secara utuh,” kata Achmad Nur Hidayat, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Pembahasan ini sekaligus mengungkapkan kekhawatiran bahwa perubahan harga Pertamax bisa memicu migrasi masif ke Pertalite. Menurut Achmad, hingga April 2026, anggaran subsidi energi telah mencapai Rp153,1 triliun. Kuota Pertalite tahun ini ditetapkan 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diprediksi berkisar antara 6,4 hingga 7 juta kiloliter per tahun. Perubahan ini menjadi tantangan besar bagi kebijakan subsidi BBM dalam Special Plan.
Analisis Achmad menunjukkan bahwa jika 20% pengguna Pertamax beralih ke Pertalite, volume subsidi BBM akan meningkat sekitar 1,3 juta kiloliter, yang berdampak hingga Rp3,8 hingga Rp6,5 triliun per tahun. Jika migrasi mencapai 60%, beban anggaran bisa melonjak menjadi Rp11,5 hingga Rp19,5 triliun setahun. Dalam konteks Special Plan, ini mengancam keseimbangan anggaran pemerintah yang sebelumnya dijaga secara ketat.
Strategi Pengelolaan Subsidi dalam Special Plan
Untuk mengurangi risiko defisit fiskal akibat migrasi konsumen, Achmad menyarankan penguatan target subsidi melalui penyempurnaan data kendaraan dan transaksi pembelian BBM. Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa memastikan bantuan hanya dialokasikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalkan dampak harga Pertamax yang lebih mahal dalam Special Plan.
Di samping itu, Achmad menekankan pentingnya persiapan bantalan sosial untuk masyarakat rentan. Jika kenaikan harga Pertamax memengaruhi inflasi di sektor lain, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif. Komunikasi transparan juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha selama penerapan Special Plan.
Menurut Achmad, percepatan pengembangan transportasi publik dan diversifikasi sumber energi bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan menekan penggunaan BBM, pemerintah bisa menyeimbangkan disiplin fiskal dengan perlindungan daya beli rakyat, yang menjadi fokus utama dalam Special Plan.
Peran Menteri Keuangan dalam Special Plan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum melakukan perhitungan khusus mengenai beban tambahan subsidi akibat perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite. Meski ada kemungkinan sebagian masyarakat beralih, ia memperkirakan tidak semua konsumen akan mengikuti perubahan harga karena pertimbangan spesifikasi kendaraan dan kebutuhan masing-masing.
Dalam Special Plan, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan anggaran energi. Yudhi menegaskan bahwa strategi ini mencakup penyesuaian harga yang berkelanjutan, serta pengoptimalan distribusi subsidi untuk menghindari peningkatan beban fiskal. Meski demikian, risiko jebolnya anggaran subsidi tetap menjadi isu utama yang perlu diatasi dengan cepat.
Kebijakan Special Plan juga memperhatikan dampak ekonomi secara makro. Peningkatan penggunaan Pertalite diharapkan mendorong transisi ke BBM bersubsidi yang lebih efisien, tetapi pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan kenaikan inflasi. Dengan mengatur kecepatan perpindahan konsumen, Special Plan bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.