New Policy: Tepis Ada Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden, Kepala BGN: Hoaks
New Policy: BGN Tepis Hoaks Pembagian Keuntungan MBG ke Presiden
New Policy – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membantah laporan hoaks mengenai adanya pembagian keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan merupakan narasi yang disusun secara tidak jujur untuk menciptakan kegaduhan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Nanik menekankan bahwa kebijakan baru ini ditujukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi manfaat dari MBG, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses makanan bergizi.
Detail Kebijakan Baru dan Latar Belakang
Kebijakan baru ini diperkenalkan sebagai respons terhadap berbagai kesangsian yang muncul di masyarakat mengenai penggunaan dana program MBG. Nanik menjelaskan bahwa MBG merupakan inisiatif nasional yang dijalankan oleh BGN bekerja sama dengan berbagai mitra pemerintah dan lembaga swadaya. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi bantuan pangan yang adil, terukur, dan tidak ada keuntungan pribadi yang terlewat. “New Policy ini diharapkan menjadi benteng terakhir untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BGN,” ujar Nanik dalam jumpa pers yang disiarkan oleh Sindo Siang.
BGN sendiri telah memperkenalkan mekanisme pemeriksaan ketat untuk memantau setiap langkah implementasi program MBG. Dalam penyusunan kebijakan baru, Nanik menyebutkan bahwa BGN menggandeng lembaga audit independen serta pihak eksternal untuk memastikan proses distribusi tidak dikuasai oleh pihak tertentu. “New Policy ini bukan hanya tentang pembagian keuntungan, tapi juga tentang sistematisasi pengawasan agar tidak ada kesan kolusi atau konflik kepentingan,” tambahnya.
Penjelasan Kepala BGN tentang Hoaks yang Beredar
Dalam menjawab isu yang beredar, Nanik membeberkan bahwa narasi viral yang menyebutkan ada pembagian keuntungan MBG ke Presiden tidak didasarkan pada fakta. Ia menjelaskan bahwa seluruh data terkait program MBG hanya diterbitkan melalui saluran resmi, seperti situs web BGN, akun media sosial resmi, dan keterangan pers yang telah diverifikasi. “New Policy ini diharapkan menjadi alat untuk memperjelas bahwa BGN berkomitmen pada transparansi, dan kita tidak mungkin mengabaikan prinsip tersebut,” ujarnya.
“Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Dalam pernyataannya, Nanik juga membantah klaim bahwa mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, pernah menyampaikan pernyataan serupa. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanya digunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanipulasi informasi.
Kebijakan baru ini juga mencakup langkah-langkah untuk menertibkan penggunaan nama pejabat publik dalam promosi program MBG. Nanik menyoroti bahwa beberapa pihak kerap mengaitkan nama-nama tokoh dengan manfaat program yang belum pasti, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat. “New Policy ini bertujuan untuk mengurangi dampak hoaks yang berpotensi merusak citra BGN dan membingungkan publik,” tambahnya.
Dalam konteks ini, BGN menyatakan bahwa kebijakan baru adalah bagian dari upaya mencegah kecurangan yang mungkin terjadi di berbagai tingkatan. Dengan adanya sistem verifikasi yang lebih ketat, Nanik yakin transparansi dalam program MBG akan terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi akan terus dipertahankan. “New Policy ini juga mengajak seluruh pihak untuk lebih waspada dalam menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan dana publik,” katanya.
Sebagai bagian dari komitmen transparansi, BGN telah memperkenalkan laporan mingguan yang diterbitkan secara terbuka. Laporan ini mencakup data distribusi, jumlah peserta, dan biaya operasional. Nanik menyebutkan bahwa dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung dan tidak bergantung pada narasi yang mungkin tidak akurat. “New Policy ini adalah wujud dari respons BGN terhadap berbagai tantangan yang dihadapi selama ini, khususnya dalam menyebarkan berita yang jujur dan terverifikasi,” tutupnya.