New Policy: Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
New Policy: Harga Pertamax Naik, Pemerintah Tidak Bisa Tunda Lagi
New Policy – Kebijakan baru terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax (RON 92) menjadi perbincangan hangat. Harga Pertamax kini mencapai Rp16.250 per liter, yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan tarif BBM dengan kondisi pasar internasional. Analisis ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa penyesuaian ini adalah langkah wajar dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Kebijakan BBM Nonsubsidi dan Faktor Penyebab Kenaikan Harga
Harga Pertamax, sebagai BBM nonsubsidi, diatur berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan kebijakan tarif internasional. Kenaikan harga ini merupakan implementasi dari new policy yang berujung pada penyesuaian harga BBM guna menjaga keseimbangan anggaran dan mengurangi subsidi yang berdampak pada defisit anggaran. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM, menyoroti bahwa pemerintah telah terpaksa mengambil keputusan ini karena beban kompensasi yang terus bertambah.
Dalam laporan terbarunya, Fahmy menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga Pertamax merupakan langkah konsisten dalam new policy yang dijalankan pemerintah. “Penyesuaian harga RON 92 wajar dilakukan karena BBM ini tidak lagi di subsidi dan harga keekonomiannya harus disesuaikan dengan keadaan pasar,” jelas Fahmy, Sabtu (13/6/2026).
Analisis Ekonomi dari Robert Winerungan
Robert Winerungan, ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima), menambahkan bahwa new policy ini bertujuan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan salah satu cara untuk mengurangi tekanan subsidi yang selama ini menyerap dana besar dari APBN. “Pemerintah mempertimbangkan new policy ini sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
Dalam konteks pasar BBM regional, Robert menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan pada subsidi untuk Pertalite dan Solar. Dengan new policy ini, pemerintah berharap bisa mengalihkan fokus subsidi ke BBM yang lebih mahal, seperti Pertamax, sehingga dapat mempertahankan keseimbangan dalam harga bahan bakar di tingkat nasional.
Komparasi Harga BBM ASEAN dan Impak Ekonomi
Menurut data dari Trading Economics, Indonesia termasuk salah satu negara ASEAN yang paling lama menahan harga BBM nonsubsidi. Dalam perbandingan harga BBM rata-rata ke rupiah (asumsi kurs Rp18.100 per US$), berikut konversi harga per liter:
- Singapura: US$2,38/liter ≈ Rp43.100/liter
- Philipina: US$1,52/liter ≈ Rp27.500/liter
- Kamboja: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter
- Thailand: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter
- Vietnam: US$0,74/liter ≈ Rp13.400/liter
- Indonesia: US$0,59/liter ≈ Rp10.700/liter
- Malaysia: US$0,50/liter ≈ Rp9.100/liter
Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi memperkuat new policy dalam menyesuaikan struktur harga BBM dengan kondisi pasar global. Robert Winerungan menambahkan bahwa kebijakan ini akan memperkecil risiko ekspor BBM ilegal ke negara-negara tetangga, sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Proses Pengambilan Keputusan dan Tantangan Pemerintah
Proses penyesuaian harga Pertamax dalam new policy telah melalui pertimbangan yang matang. Pemerintah memperkirakan bahwa penyesuaian ini akan berdampak lebih kecil dibandingkan jika harga Pertalite atau Solar yang dinaikkan. Ini karena pengguna Pertamax cenderung berasal dari kelompok menengah ke atas dan memiliki daya beli yang lebih stabil.
Menurut analisis, new policy ini bisa membantu mengurangi beban subsidi yang selama ini dialokasikan untuk BBM dengan harga lebih rendah. Namun, tantangan utama tetap ada dalam menyesuaikan keputusan tersebut dengan harapan masyarakat yang mengharapkan penurunan harga BBM secara umum. Pemerintah diwajibkan menjelaskan secara jelas alasan di balik new policy ini agar keputusan bisa lebih mudah diterima oleh publik.
Respons Masyarakat dan Masa Depan Kebijakan BBM
Sejumlah pihak memandang kenaikan harga Pertamax dalam new policy sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran tentang dampak sosial, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengandalkan BBM ini untuk kebutuhan sehari-hari.
Fahmy Radhi menambahkan bahwa new policy ini perlu disertai dengan langkah-langkah kompensasi untuk kelompok masyarakat yang terdampak. “Pemerintah sebaiknya mengevaluasi berbagai opsi untuk memastikan kenaikan harga tidak terasa terlalu berat bagi warga,” saran Fahmy. Dengan new policy ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara subsidi dan harga pasar, serta menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan energi di masa depan.