Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan – Kader Muhammadiyah terus memperkuat upaya mereka dalam menantang proses penetapan awal bulan Hijriah yang diinisiasi oleh Menteri Agama. Tiga pengajuk uji materi, Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud, telah mengajukan gugatan terhadap Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama, dengan fokus pada perbedaan antara norma utama dan penjelasannya. Kader Muhammadiyah berargumen bahwa penjelasan Pasal 52A memberikan wewenang tambahan kepada Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Hijriah secara nasional, padahal dalam norma utama pasal tersebut hanya menyebutkan fungsi pengadilan agama dalam mengisbatkan kesaksian rukyat hilal.
Permohonan uji materi dengan nomor 180/PUU-XXIV/2026 telah diperiksa dalam sidang pendahuluan pada 9 Juni 2026. Pemohon didampingi oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari Auliya Khasanofa, Juanda, Harmoko, Dimas Illiyin Abdillah, dan Muhamad Arfan. Dalam penyampaian, para pengajuk menekankan bahwa ketentuan dalam penjelasan pasal ini dianggap melanggar prinsip kepastian hukum. Mereka menyatakan bahwa penjelasan undang-undang seharusnya hanya memberikan penjelasan, bukan memperluas fungsi peraturan tersebut.
Latar Belakang Konflik Tetapkan Awal Bulan Hijriah
Penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia selama ini menjadi topik kontroversial, terutama dalam konteks keterlibatan Menteri Agama. Proses ini melibatkan pengamatan hilal, baik melalui metode hisab maupun rukyat langsung, yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai keputusan teknis yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Kader Muhammadiyah mengkritik cara pengambilan keputusan ini, karena menurut mereka, penjelasan Pasal 52A memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan secara monopoli, tanpa keterlibatan yang seimbang dari lembaga lain.
“Dalam penjelasan Pasal 52A, Menteri Agama diberikan wewenang untuk menetapkan awal bulan Hijriah nasional, padahal norma utama hanya mengatur fungsi pengadilan agama sebagai tempat isbat kesaksian rukyat hilal,” jelas Auliya Khasanofa. Ia menambahkan bahwa keputusan ini bisa memicu ketidakpastian dalam perayaan hari besar Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, karena tidak ada konsensus yang jelas antara lembaga keagamaan.
Argumen Konstitusional dalam Uji Materi
Kader Muhammadiyah berpendapat bahwa perubahan fungsi Pasal 52A ini memperlebar wewenang Menteri Agama, sehingga melanggar prinsip keterbukaan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Mereka menyoroti bahwa penjelasan undang-undang seringkali menjadi sumber pengambilan keputusan yang tidak terbaca secara menyeluruh oleh publik. Dalam uji materi ini, para pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa penggunaan penjelasan Pasal 52A tidak melanggar batas fungsi norma utama, yang seharusnya hanya memberikan penjelasan, bukan aturan baru.
Perbedaan antara norma utama dan penjelasan pasal ini menjadi pusat perdebatan. Kader Muhammadiyah menegaskan bahwa ketentuan dalam penjelasan pasal yang menetapkan Menteri Agama sebagai penentu awal bulan secara nasional tidak terdapat dalam teks utama. Hal ini, menurut mereka, menciptakan konflik antara fungsi regulasi dan interpretasi kebijakan. Dengan memperluas wewenang Menteri Agama, keputusan tentang awal bulan Hijriah bisa dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu, bukan hanya aspek ilmiah.
Perspektif Masyarakat dan Akademisi
Permohonan uji materi oleh Kader Muhammadiyah mendapat dukungan dari sejumlah akademisi dan masyarakat yang merasa khawatir tentang keseragaman proses penetapan awal bulan Hijriah. Banyak orang menganggap bahwa metode hisab dan rukyat harus diakui secara setara, tetapi penjelasan Pasal 52A dianggap memberikan preferensi terhadap salah satu metode. Kader Muhammadiyah menekankan bahwa keputusan ini perlu diuji untuk memastikan bahwa kebijakan penetapan awal bulan Hijriah tidak mengabaikan kebebasan beragama atau hak masyarakat dalam memilih metode pengamatan yang mereka yakini.
Dalam kesimpulannya, uji materi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan keagamaan. Kader Muhammadiyah berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kejelasan terkait wewenang Menteri Agama dan menegaskan bahwa penjelasan undang-undang harus tetap dijaga batasannya. Dengan demikian, Kader Muhammadiyah berharap ini bisa menjadi awal dari reformasi dalam penyelenggaraan hari besar Islam yang lebih adil dan berbasis konstitusi.