Special Plan: Geledah Ruangan Silmy Karim, KPK Sita Uang Puluhan Juta
Special Plan: KPK Laksanakan Penggeledahan di Ruangan Silmy Karim, Situasi Penyitaan Uang Puluhan Juta Rupiah
Special Plan – Dalam rangkaian operasi penyidikan terkait kasus dugaan korupsi, Special Plan yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk ruangan eks Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Operasi ini dilakukan pada Selasa (9/6/2026), dan menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap praktik pemerasan yang terjadi dalam pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Special Plan yang diterapkan dalam penyelidikan ini menunjukkan komitmen lembaga anti-korupsi dalam menangani kasus-kasus kompleks dengan strategi terpadu.
“Dari hasil penggeledahan di kantor Imigrasi, penyidik KPK berhasil menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang puluhan juta rupiah,” jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026). Special Plan juga mencakup penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan rumah tersangka Juniadi Sri Priambudi (JSP), yang terlibat dalam Tim Alih Status Izin Tinggal (ITAS). Hasil dari penggeledahan ini akan menjadi dasar untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat.
Penyidik KPK berupaya menggali lebih dalam mengenai alur dana dan peran masing-masing tersangka dalam skema pemerasan. Dalam Special Plan ini, penggeledahan tidak hanya terbatas pada ruangan Silmy Karim, tetapi juga menjangkau lokasi-lokasi terkait yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kasus. Uang yang disita, bersama dengan dokumen-dokumen penting, akan dianalisis untuk memperkuat bukti dalam penyidikan.
Detail Barang Bukti dan Pelaksanaan Special Plan
Barang bukti yang disita dari Kantor Imigrasi Jakarta Barat mencakup dokumen-dokumen terkait pengurusan izin tinggal dan alat elektronik seperti komputer atau hard drive. Sementara di rumah JSP, penyidik mengambil sejumlah dokumen yang diduga berisi informasi mengenai transaksi keuangan dan hubungan antar pihak terlibat. Special Plan ini juga melibatkan penggeledahan di rumah Silmy Karim, di mana dua mobil Porsche ditemukan sebagai bukti dugaan TPPU. Uang yang disita dari kedua mobil tersebut mencapai jumlah yang signifikan, dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.
“Penyitaan uang dan barang bukti ini adalah bagian dari Special Plan yang diterapkan KPK untuk mempercepat proses penyelidikan dan mengungkap jaringan korupsi yang tersembunyi,” tambah Budi Prasetyo dalam wawancara dengan wartawan, Kamis (11/6/2026). Special Plan terus berjalan secara intensif, dengan penyidik melakukan verifikasi terhadap seluruh bukti yang diperoleh dan menghubungkan transaksi tersebut dengan tindakan pemerasan terhadap WNA. Selain itu, KPK juga berencana untuk memperluas lingkup penyidikan ke lokasi lain yang relevan.
Penetapan Tersangka dan Proses Special Plan
KPK menetapkan delapan individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang terkait dengan pengurusan izin tinggal. Special Plan memastikan bahwa setiap tersangka yang dikenai tindakan hukum memiliki kontribusi nyata dalam skema korupsi yang dibongkar. Dari total 18 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), hanya delapan yang dianggap memiliki peran langsung dalam kejahatan ini. Special Plan juga membantu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan menentukan jadwal penahanan yang sesuai.
“KPK telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan delapan orang sebagai tersangka sebagai bagian dari Special Plan investigasi ini,” ungkap Budi Prasetyo pada jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (12/6/2026). Tersangka yang terlibat mencakup pejabat tinggi dan staf di lingkaran keimigrasian, serta terduga penyuap. Special Plan memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan terstruktur dan berfokus pada identifikasi sumber dana serta alur pemerasan yang terjadi.
KPK menegaskan bahwa Special Plan ini adalah bagian dari strategi nasional untuk menekan praktik korupsi di sektor keimigrasian. Dengan penggeledahan yang menyeluruh dan pengambilan bukti yang akurat, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak fakta serta menuntut para pelaku secara tegas. Special Plan juga diharapkan menjadi contoh bagaimana lembaga anti-korupsi menerapkan metode penyelidikan yang modern dan efektif dalam kasus-kasus besar.