Topics Covered: Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia

Trimedya Panjaitan: RUU HPI Sesuai Visi Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia

Topics Covered – JAKARTA – RUU Hukum Perdata Internasional (HPI), yang merupakan inisiatif dalam bidang hukum internasional, dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum Indonesia di tingkat global. Pernyataan ini diungkapkan oleh Trimedya Panjaitan, Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI), setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama perwakilan organisasi advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026). Dalam diskusi tersebut, Trimedya menekankan bahwa RUU HPI tidak hanya memperbarui sistem hukum, tetapi juga menjadi bagian dari visi Prabowo Subianto untuk membangun kekuatan hukum nasional.

Makna RUU HPI dalam Konteks Nasionalisme

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen menjadi panggung untuk menggali lebih dalam tentang kepentingan RUU HPI. Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa RUU ini mencerminkan semangat nasionalisme yang ingin ditegakkan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, pengesahan RUU HPI merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memegang peran aktif dalam diplomasi hukum internasional, sekaligus menegaskan identitas bangsa dalam kerangka hukum yang lebih kuat. “RUU ini mencerminkan semangat nasionalisme, di mana Prabowo ingin memperkuat kedaulatan hukum Indonesia dan menonjolkan identitas nasional dalam diplomasi hukum internasional,” ujar Trimedya.

Dukungan dan Saran dari Komunitas Hukum

Pada RDPU tersebut, Trimedya Panjaitan menyampaikan bahwa Serikat Pengacara Indonesia (SPI) mendukung pembahasan RUU HPI, tetapi juga memberikan masukan agar proses penyusunan bisa lebih akurat. Dalam diskusi, para perwakilan dari Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan SPI sepakat bahwa RUU HPI menjadi titik penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi transaksi internasional. Namun, mereka menekankan perlunya harmonisasi antara aturan dalam RUU HPI dengan konvensi internasional yang sudah ada, agar tidak terjadi konflik atau penafsiran yang berbeda.

Trimedya menjelaskan bahwa RUU HPI memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan memperkuat sistem hukum perdata internasional, RUU ini membantu menjaga keadilan dalam kontrak antarnegara, serta memberikan perlindungan lebih baik kepada pengusaha dan investor. “RUU HPI tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang cara Indonesia membangun kredibilitas di dunia internasional,” lanjut Trimedya. Hal ini sangat relevan dengan visi Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan hukum nasional.

Topics Covered, RUU HPI juga menjadi alat untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap hukum internasional yang inklusif dan berimbang. Trimedya menyoroti bahwa RUU ini membantu dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang muncul dalam konteks transaksi lintas negara, seperti sengketa investasi atau perdagangan. Selain itu, RUU HPI diharapkan bisa menjadi referensi hukum yang lebih terjangkau bagi warga negara Indonesia, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem hukum asing.

Langkah Strategis untuk Masa Depan

Menurut Trimedya Panjaitan, pembentukan RUU HPI merupakan langkah strategis dalam menegaskan dominasi hukum Indonesia di ranah internasional. RUU ini tidak hanya mencakup aturan tentang perdata internasional, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk memperluas wewenang hukum dalam menghadapi negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Dengan RUU HPI, Indonesia bisa menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga negara, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Topics Covered, Trimedya menambahkan bahwa RUU HPI juga diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari upaya membangun kebijakan hukum yang lebih modern dan relevan dengan tantangan global saat ini. Dia menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi asing, karena hukum yang jelas dan terstruktur akan memberikan rasa aman bagi para investor. “RUU ini bisa menjadi alat untuk memperkuat keberhasilan Indonesia dalam berbagai forum hukum internasional,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan semangat Prabowo Subianto dalam menegakkan kedaulatan hukum nasional.

Komitmen Prabowo Subianto dalam menguatkan kehendak hukum Indonesia terlihat jelas dalam pembahasan RUU HPI. Menurut Trimedya, visi Prabowo berfokus pada pengesahan aturan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu melindungi kepentingan bangsa. RUU HPI, dengan ketelitian dalam perumusan, bisa menjadi bentuk penegakan hukum yang lebih tegas dan berimbang. Dalam konteks ini, keberhasilan RUU HPI tidak hanya bergantung pada konsensus internal, tetapi juga pada kemampuan Indonesia dalam berdialog dengan pihak internasional.