New Policy: Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Dasco Puji Pemerintah Dengar Aspirasi Masyarakat
New Policy: Dadan Dicopot dari Kepala BGN, Pemerintah Terima Aspirasi Masyarakat
New Policy – Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terhadap keputusan presiden tentang pergantian kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) sebagai bagian dari reorganisasi pemerintah yang dianggap memperkuat efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan program kesejahteraan gizi. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, diganti oleh tiga orang baru, yaitu Nanik S Deyang sebagai kepala, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. Dasco mengatakan keputusan presiden ini menunjukkan komitmen untuk mendorong kebijakan baru yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
New Policy dan Evaluasi Struktur Pemerintah
Proses evaluasi yang menjadi dasar dari New Policy ini terjadi setelah pemantauan terhadap kinerja BGN selama beberapa tahun. Menurut Prasetyo, evaluasi dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan hasilnya memicu perubahan kepemimpinan. “New Policy ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan memastikan program gizi nasional berjalan lebih optimal,” jelas Prasetyo dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa pergantian ini bukan sekadar penyesuaian internal, tetapi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan baru dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah terus membuka dialog dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kebijakan yang lebih responsif. New Policy ini menggambarkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara lebih aktif,” tambah Prasetyo.
Di sisi lain, Dasco menegaskan bahwa kebijakan baru ini diharapkan mampu memperbaiki sistem yang ada, khususnya dalam mengelola program pemerintah. “Kami melihat ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan peran BGN dalam mendukung kebijakan nasional terkait gizi,” tuturnya. Kepala BGN baru ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pengaruh New Policy pada Penyelenggaraan Kebijakan Gizi
New Policy yang diumumkan oleh presiden juga mencakup perubahan struktur organisasi BGN, dengan harapan program-program yang dijalankan lebih efektif. Dadan Hindayana, yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut, dikenal sebagai figur yang memiliki pengalaman dalam pembangunan kesehatan. Namun, keputusan untuk menggantinya menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat visi dan misi BGN sesuai dengan kebijakan baru yang diusung pemerintah. Prasetyo menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“New Policy ini memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan kepemimpinan baru, BGN diharapkan dapat menjadi mitra yang lebih kuat dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan,” pungkas Prasetyo.
Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesejahteraan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menanggapi kritik yang muncul terkait efektivitas program sebelumnya. Dadan Hindayana diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi selama periode kepemimpinan, yang menjadi dasar penggantian jabatan.
Kepala BGN baru Nanik S Deyang, yang merupakan seorang ahli gizi, diharapkan dapat membawa pendekatan yang lebih modern dalam mengelola program kesejahteraan. Sementara Mayjen TNI Trenggono, yang memiliki latar belakang militer, diprediksi akan memberikan perspektif baru dalam koordinasi antar sektor. Prasetyo menyebutkan bahwa ketiga pemimpin baru akan fokus pada penyempurnaan sistem yang sebelumnya dianggap kurang terkoordinasi. “New Policy ini tidak hanya mengganti individu, tetapi juga mengubah paradigma kerja BGN,” jelasnya.
Sebagai bagian dari New Policy, penyesuaian ini juga ditujukan untuk memperkuat hubungan BGN dengan pemerintah daerah. Prasetyo menegaskan bahwa sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci sukses dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan baru ini memperhatikan kebutuhan daerah secara lebih spesifik,” ujarnya. Selain itu, New Policy juga melibatkan evaluasi terhadap kinerja lembaga dalam menangani isu gizi seperti anemia, stunting, dan nutrisi keluarga. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja yang lebih terarah.
Dengan New Policy ini, pemerintah berharap BGN mampu menjadi lembaga yang lebih efektif dalam memastikan kebijakan kesejahteraan gizi mencapai target yang telah ditentukan. Dadan Hindayana, yang sebelumnya menjabat selama beberapa tahun, diapresiasi atas kontribusinya dalam membentuk fondasi lembaga tersebut. Namun, keputusan untuk menggantinya menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas manajemen dan implementasi kebijakan. “New Policy adalah langkah penting untuk menjawab dinamika era baru,” tutur Dasco. Ia menambahkan bahwa keputusan presiden ini memperkuat kepercayaan DPR terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan kebijakan nasional.