Latest Program: Danantara Bentuk PT DSI, Akademisi Yakin Praktik Under-Invoicing Bisa Ditekan
Latest Program: Danantara Bentuk PT DSI, Akademisi Yakin Praktik Under-Invoicing Bisa Ditekan
Latest Program – JAKARTA – Pembentukan Perusahaan Tbk. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Danantara Indonesia dinilai sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi ekspor dan meminimalkan kecurangan praktik under-invoicing. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi kerugian negara yang terjadi akibat penyimpangan harga barang ekspor. Sebagai bagian dari Latest Program, DSI diharapkan mampu mengintegrasikan data lintas sektor guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Kebijakan Ekonomi
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, mengungkapkan bahwa sistem pengawasan ekspor yang lebih ketat adalah kunci dalam mengendalikan praktik under-invoicing. “Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan publik melalui mekanisme transparan,” kata Syafrudin dalam konferensi pers di Jakarta. Menurutnya, under-invoicing yang terjadi selama ini mengakibatkan pengurangan pendapatan negara sebesar ratusan miliar rupiah per tahun. “Sistem yang tidak terpisah antara sektor regulasi dan ekonomi akan memudahkan penyimpangan,” tambahnya.
“Dengan membangun platform pengawasan yang memadukan data bea cukai, perpajakan, dan pelabuhan, Latest Program ini bisa memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan devisa dan mengurangi risiko korupsi di sektor ekspor,” ujarnya.
DSI akan menjalankan peran pengawasan seluruh proses ekspor, mulai dari pengelolaan volume barang hingga metode penagihan harga. Syafrudin menekankan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data adalah elemen penting agar program ini bisa berjalan efektif. “Bahkan dengan adanya perusahaan negara, kita perlu memastikan tidak terjadi monopoli yang merugikan produsen kecil,” tambahnya, sambil menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga independen.
Peran DSI dalam Meningkatkan Kedaulatan Ekonomi
Ceo Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa pembentukan PT DSI dilakukan untuk memperkuat peran negara dalam tata kelola ekonomi. “Latest Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” jelas Rosan. Ia menyebutkan bahwa DSI akan menjadi pengawas ekspor yang memastikan harga komoditas tetap sejajar dengan nilai pasar sebenarnya.
Menurut Rosan, under-invoicing telah menyebabkan hilangnya sejumlah besar pendapatan negara dari royalti dan pajak. “Pembentukan DSI akan membatasi ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan rente,” katanya. Ia menambahkan bahwa dengan adanya entitas baru ini, pemerintah bisa mengontrol alur ekspor secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Para akademisi juga menyoroti pentingnya penilaian terhadap kemampuan teknis DSI. Syafrudin menekankan bahwa program ini harus diimbangi dengan pengawasan independen serta pertanggungjawaban publik. “Jika pemerintah dapat menunjukkan data kerugian akibat under-invoicing, maka Latest Program ini bisa menjadi pilar utama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya. Selain itu, DSI juga diharapkan mampu menjadi pusat pengambilan kebijakan untuk sektor sumber daya alam.
Langkah pembentukan DSI menjadi bagian dari kebijakan ekonomi terbaru yang menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas. Syafrudin menjelaskan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah, produsen, dan pelaku usaha ekspor. “Dengan menggabungkan data dari berbagai instansi, kita bisa memperbaiki sistem secara menyeluruh,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Latest Program akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi masa depan.
Kehadiran PT DSI juga diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan pihak internasional terhadap pengelolaan ekspor Indonesia. Rosan menyatakan bahwa DSI akan menjadi mitra penting dalam menjamin kualitas data perdagangan yang dihasilkan. “Kami yakin bahwa Latest Program ini bisa menjadi peluang baru bagi Indonesia untuk menjadi negara ekspor yang lebih berkualitas,” tukasnya. Dengan adanya entitas ini, pemerintah bisa lebih mudah mengawasi alur keuangan dan mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam.