What Happened During: ICC Diduga Ajukan Surat Perintah Penangkapan untuk Menteri Israel, Smotrich Ancam Otoritas Palestina
ICC Diduga Ajukan Surat Perintah Penangkapan untuk Menteri Israel, Smotrich Ancam Otoritas Palestina
What Happened During: TEL AVIV – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan bahwa ICC (Pengadilan Kriminal Internasional) diduga mengajukan surat perintah penangkapan terhadapnya. Tindakan ini, menurut Smotrich, adalah bagian dari upaya Otoritas Palestina untuk menuntut pejabat Israel melalui mekanisme hukum global. Dalam sesi konferensi pers hari Selasa (19 Mei 2026), ia menyatakan bahwa surat perintah tersebut merupakan ancaman terhadap otoritas Palestina, menegaskan bahwa keputusan ICC menjadi alasan untuk memperkuat tindakan pemerintah Israel dalam menyikapinya.
Konteks Surat Perintah Penangkapan ICC
Smotrich mengungkapkan bahwa keputusan ICC diduga sedang dipertimbangkan setelah investigasi terhadap tindakan Israel di wilayah Tepi Barat. Ia menyoroti bahwa surat perintah penangkapan sebelumnya telah diberikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menjadikan kasus ini sebagai preseden. Dalam pernyataannya, Smotrich menyebut ICC sebagai “pengadilan yang memihak Otoritas Palestina,” menegaskan bahwa negara-negara anggota ICC, seperti Selandia Baru dan Belanda, diduga mendukung tuntutan tersebut.
“Surat perintah penangkapan ini adalah bagian dari upaya Otoritas Palestina untuk menargetkan pemimpin Israel dengan berbagai sanksi hukum, termasuk ekonomi dan administratif,” kata Smotrich saat membuka sesi konferensi pers.
Ia menambahkan bahwa tindakan Israel terhadap desa Badui Khan al-Ahmar, yang akan menjadi fokus kebijakan pemerintahnya, merupakan bentuk perlawanan terhadap tuntutan hukum internasional.
Respons Israel dan Rencana Evakuasi Desa
Sebagai bagian dari respons terhadap keputusan ICC, Smotrich mengumumkan rencana untuk menandatangani perintah evakuasi desa Badui Khan al-Ahmar di Tepi Barat. Desa ini, yang dihuni oleh sekitar 200 keluarga, menjadi pusat perdebatan internasional karena disebut sebagai bagian dari upaya Israel untuk menghancurkan pemukiman Palestina. Menurut laporan media Israel, langkah ini ditempuh setelah tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan negara-negara yang mendukung Otoritas Palestina.
Smotrich menjelaskan bahwa pemerintah Israel akan menggunakan wewenang administratif untuk mengambil tindakan tambahan, termasuk penghentian pembangunan rumah di area terdampak. “Kami akan menegakkan hukum internasional dengan cara yang jelas dan tegas,” katanya, menegaskan bahwa Israel tidak akan menunduh diri sendiri dengan kebijakan yang dianggap adil. Ia juga menyebut bahwa keputusan ini akan menjadi contoh bagaimana What Happened During dapat diubah menjadi kebijakan yang lebih efektif.
Kontroversi Evakuasi dan Dukungan Internasional
“Pemindahan paksa penduduk adalah langkah strategis untuk memperkuat kontrol Israel atas wilayah yang sedang diperdebatkan,” ujar Smotrich dalam wawancara dengan media lokal. “Ini bukan hanya tindakan ekonomi, tapi juga politik yang mencerminkan What Happened During di sepanjang sejarah konflik.”
Pernyataan Smotrich mendapat tanggapan dari organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch, yang menilai evakuasi desa tersebut melanggar prinsip hukum internasional. Mereka menekankan bahwa penghancuran dan pemindahan paksa penduduk dapat membahayakan keamanan dan hak-hak warga.
Dalam pernyataan resmi, Pemerintah Israel menyatakan bahwa keputusan evakuasi diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran wabah Ebola di wilayah tersebut. Meski demikian, kebijakan ini diduga tidak sepenuhnya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi lebih kepada mengatasi tekanan politik dari ICC. “What Happened During adalah alat untuk menunjukkan bahwa kami bergerak dengan kebijakan yang dipertahankan oleh komunitas internasional,” tambah Smotrich, yang menjadi pusat perhatian dalam konflik antara Israel dan Palestina.
Media internasional seperti The New York Times dan BBC mengkritik keputusan Smotrich, menyebutnya sebagai upaya untuk menutupi kemungkinan tuntutan hukum terhadap Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Prancis menyatakan dukungan terhadap tindakan pemerintah Israel, sementara Eropa dan negara-negara Arab berusaha menekankan pentingnya hukum internasional dalam mengatasi konflik tersebut. “What Happened During di Tepi Barat menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk menegakkan keadilan, atau justru memperkuat dominasi,” tulis sebuah editorial dari koran Arab, Al Jazeera.
Analisis dari para ahli hukum internasional menunjukkan bahwa keputusan ICC bisa menjadi titik balik dalam perdebatan tentang status hukum Israel. Mereka menyoroti bahwa surat perintah penangkapan terhadap Smotrich adalah bagian dari langkah untuk memperkuat pengadilan ini sebagai lembaga yang independen. “What Happened During selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Israel terus memperluas wilayah kontrolnya, meski dihadapkan dengan keputusan hukum global,” kata Profesor Hukum Internasional dari Universitas Tel Aviv.
Pendapat publik di dalam dan luar Israel pun terpecah. Sebagian besar pendukung pemerintah menyatakan dukungan terhadap keputusan Smotrich, sementara kelompok kiri dan aktivis internasional mengkritik tindakan evakuasi sebagai bentuk penghancuran budaya dan kemanusiaan. “What Happened During menunjukkan bahwa langkah-langkah administratif bisa menjadi alat politik yang sangat kuat,” kata aktivis kemanusiaan dari organisasi Rights in the World.