Key Discussion: Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor

Key Discussion: Prabowo Kritik Kecurangan Ekspor Rugikan Negara Rp15.845 Triliun

Prabowo Perkirakan Kerugian Negara Tahunan Capai USD908 Miliar

Key Discussion menjadi fokus pembicaraan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, saat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta bahwa selama 34 tahun terakhir, kecurangan dalam ekspor telah menyebabkan kerugian negara mencapai USD908 miliar, atau setara Rp15.845 triliun, dari tahun 1991 hingga 2024. Prabowo menyoroti bahwa skema penipuan ini berlangsung sistematis, dengan para pelaku usaha memanfaatkan perusahaan asing untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri.

Mekanisme Kecurangan dalam Perdagangan Ekspor

Kecurangan ekspor, menurut Prabowo, terjadi melalui tiga metode utama: under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing. Under-invoicing merujuk pada penurunan nilai faktur barang ekspor di bawah harga transaksi sebenarnya, sehingga mengurangi pendapatan negara. Under-counting adalah kesalahan dalam pencatatan jumlah barang yang diekspor, sementara transfer pricing melibatkan penentuan harga transaksi antar perusahaan terkait untuk meminimalkan pajak. Prabowo menegaskan bahwa praktik ini diakui oleh data resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Key Discussion ini membuktikan bahwa kecurangan ekspor bukan lagi isu lokal, tetapi menjadi masalah global yang memperparah defisit anggaran negara,” tutur Prabowo saat memberikan penjelasan di hadapan anggota dewan.

Prabowo menjelaskan bahwa under-invoicing sering dilakukan dengan memanipulasi harga jual, misalnya, ketika perusahaan dalam negeri menjual produk ke perusahaan asing dengan nilai faktur yang lebih kecil. Selain itu, pelaku usaha juga mengalihkan transaksi ke negara-negara tujuan ekspor untuk menghindari pengawasan ketat. Dengan metode ini, keuntungan ekspor berulang kali terlepas dari sumber daya negara, termasuk pajak dan modal keuangan.

Kebocoran dana ini, menurut Prabowo, telah menyebabkan kehilangan dana sebesar Rp15.845 triliun selama 34 tahun. Dengan angka yang mencengkeram ratusan miliar dolar AS, ia menegaskan bahwa praktik ini merugikan keuangan negara secara signifikan. Prabowo menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di sektor tertentu, tetapi melibatkan berbagai industri, termasuk pertanian, pertambangan, dan manufaktur.

Key Discussion ini juga menjadi kesempatan untuk menyoroti kebutuhan reformasi sistem pemerintahan di bidang ekonomi. Prabowo menekankan bahwa upaya pencegahan kecurangan harus dimulai dari perbaikan pengawasan dan transparansi data ekspor. Dengan memperketat mekanisme verifikasi, ia yakin negara dapat meminimalkan kerugian sebesar Rp2.653 triliun per tahun yang diungkapkan dalam penjelasannya.

Prabowo berharap kebijakan yang dianjurkan dapat menjadi solusi untuk mengembalikan dana yang hilang selama bertahun-tahun. Ia menyarankan penggunaan BUMN sebagai jalur utama ekspor, karena dianggap lebih terbuka dan profesional dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional untuk menangkap pelaku kecurangan dan menjamin keadilan dalam perdagangan internasional.