Topics Covered: Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara

Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara

Topics Covered: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan temuan mengenai praktik under invoicing dalam perdagangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara yang berpotensi mengurangi pendapatan negara. Analisis ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memproses data ekspor dan impor secara mendalam. Dengan bantuan AI, Tim 10 yang dibentuk Kementerian Keuangan berhasil mengungkap kelemahan sistem pelaporan transaksi yang menipu pengawasan pemerintah.

Penelusuran Transaksi dengan AI

Purbaya menjelaskan bahwa Tim 10, yang dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah ini dalam rapat kabinet, melakukan penelitian terhadap 10 perusahaan penyupai CPO terbesar. Setiap perusahaan dipilih secara acak, lalu dianalisis terhadap tiga pengapalan yang dilakukan. Hasilnya, barang yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga lebih tinggi, meskipun kapal berlayar langsung dari Indonesia. Untuk memastikan validitas data, Kementerian Keuangan menggunakan basis data impor dari S&P Global, membandingkan volume dan harga pengapalan antara Indonesia-Singapura dengan harga barang saat tiba di negara tujuan.

“Kita menggabungkan data ekspor-impor yang ada, lalu memanggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk ikut bergabung. Melalui AI, kita menemukan pola penyalinan data transaksi yang terkesan melewati Singapura, padahal barang aslinya masih dari Indonesia,” terang Purbaya dalam rapat dengan media, Rabu (20/5/2026).

Impact on National Revenue

Temuan under invoicing ini menunjukkan adanya kebocoran pendapatan negara yang signifikan. Purbaya menyebut, setiap tahunnya dana sebesar Rp2,653 triliun mungkin hilang karena praktik ini. Praktik tersebut dilakukan dengan cara memperkirakan volume dan harga yang lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya, sehingga keuntungan ekstra bisa disimpan sebagai dana pribadi. Dengan sistem yang tidak transparan, perusahaan penyupai bisa memperoleh keuntungan tanpa terdeteksi oleh pemerintah.

Dalam konteks ekonomi, under invoicing menjadi ancaman serius terhadap penerimaan negara. Ini terjadi karena harga jual yang diberikan ke Singapura lebih rendah dibandingkan harga jual ke negara tujuan akhir, seperti Amerika Serikat. Kebocoran ini disebabkan oleh kurangnya keakuratan pelaporan transaksi, yang kemudian diselidiki lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Dengan AI, proses penelusuran bisa lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko penipuan.

Topics Covered: Menurut Purbaya, Teknologi AI digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Dengan memproses data secara otomatis, tim ini mampu menemukan pola pembukuan yang menipu. Salah satu cara penipuan ini adalah dengan menggunakan angka harga yang terkesan lebih kecil dari nilai sebenarnya, sehingga pendapatan negara turun. Kebocoran dana ini disebut sebagai bentuk penyalinan ekspor yang tidak diperhitungkan dalam rencana anggaran pemerintah.

Langkah Pemerintah untuk Menangani Praktik Under Invoicing

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengatasi under invoicing melalui penggunaan AI. Dengan teknologi ini, data ekspor dan impor dianalisis secara komprehensif, termasuk mencari pola transaksi yang tidak konsisten. Purbaya menekankan bahwa penggunaan AI tidak hanya membantu dalam mendeteksi kebocoran pendapatan, tetapi juga mempercepat proses audit dan penelusuran. Selain itu, AI memungkinkan pelaporan yang lebih transparan, mengurangi potensi korupsi dalam sistem ekspor.

Topics Covered: Dalam upaya menekan pengaruh under invoicing, pemerintah mencoba memperketat pengawasan terhadap data transaksi. Purbaya menyatakan bahwa selama ini data impor dan ekspor masih dianggap cukup akurat, tetapi dengan AI, kredibilitas data bisa ditingkatkan. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran bahwa sektor penyupai CPO dan batu bara perlu diperiksa lebih dalam. Dengan sistem yang lebih canggih, Purbaya yakin pengawasan terhadap ekspor bisa lebih efektif.