Perkuat Diplomasi Kehutanan, Kemenhut Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Global
Kemenhut Perkuat SDM untuk Diplomasi Kehutanan Global
Beritasosial.com – Kementerian Kehutanan tengah melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang diplomasi publik serta negosiasi internasional. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mempertebal posisi Indonesia di kancah tata kelola kehutanan dunia. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menginginkan negara ini tidak sekadar menjaga hutan tropis, melainkan juga tampil sebagai pemimpin aktif dalam diplomasi kehutanan internasional.
Pelatihan Diplomasi di Bandung
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Kemenhut menyelenggarakan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2026 di Kota Bandung. Acara ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), dengan dukungan teknis dari International Institute for Sustainable Development (IISD) serta Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelatihan ini juga menandai realisasi pencapaian 3,11 juta hektare TORA oleh kementerian.
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni menempatkan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas utama. Tujuannya adalah memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat kedudukan Indonesia dalam berbagai forum global. Penguatan diplomasi dinilai krusial agar keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Diplomasi Modern Berbasis Kepercayaan
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa diplomasi kontemporer tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan bernegosiasi. Namun, hal tersebut dimulai dari kemampuan membangun kepercayaan. Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (6/8/2026), ia menegaskan:
“Trust is the most valuable currency in diplomacy.”
Menurut Ristianto, esensi diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi. Melainkan lebih kepada membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan, tambahnya.
Empat Agenda Strategis Kehutanan
Ristianto mengatakan, setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional sesungguhnya merupakan diplomat bagi bangsanya. Karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Untuk itu, Ristianto juga menggarisbawahi empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat. Dukungan itu berupa memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang secara komprehensif melalui tiga modul utama. Modul-modul ini meliputi penguatan pemahaman terhadap regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging yang efektif untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, dan simulasi negosiasi lintas kementerian.
Keempat agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesamaan perspektif sekaligus memperkuat koordinasi antarkementerian dalam membawa kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Diplomasi Kehutanan
Apa tujuan utama pelatihan diplomasi kehutanan yang diselenggarakan Kemenhut? Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan aparatur pemerintah dalam menghadapi negosiasi global terkait pengelolaan hutan, perdagangan hasil hutan, dan isu lingkungan internasional lainnya.
Berapa lama durasi pelatihan Public Diplomacy and Negotiation Training? Pelatihan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2026 di Bandung.
Apa saja empat agenda strategis kehutanan yang menjadi fokus diplomasi? Empat agenda tersebut meliputi SVLK+, ITPC, WMC, dan pengembangan High Quality Carbon Market sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi di kancah global.
Mengapa kepercayaan menjadi elemen penting dalam diplomasi kehutanan? Kepercayaan menjadi mata uang paling berharga karena tanpa kepercayaan publik dan mitra internasional, capaian pengelolaan hutan Indonesia tidak akan mendapat pengakuan dan dampak maksimal di tingkat global.